Padang – Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Muhibuddin, S.H., M.H., tampil sebagai figur sentral dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Tahun 2026 Dari Padang untuk Sumbar–Jambi: Muhibuddin Dorong Birokrasi Bersih dan Profesional Barat–Jambi yang digelar Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumbarja, Rabu (28/1/2026). Kehadirannya bukan sekadar seremonial, melainkan membawa pesan mendalam tentang arah moral aparatur negara di tengah tantangan birokrasi modern.
Forum yang mempertemukan jajaran strategis DJP wilayah Sumbar dan Jambi itu juga dihadiri Kepala Kanwil DJP Sumbarja, Arif Mahfudin Zuhri, bersama para pejabat administrator dari berbagai satuan kerja. Namun sorotan utama tertuju pada pemaparan Muhibuddin yang menempatkan integritas sebagai poros utama dalam menjalankan amanah negara.
Di hadapan peserta Rakorda, Muhibuddin menegaskan bahwa integritas bukanlah atribut yang berhenti pada citra luar atau sekadar slogan etika. Ia menggambarkannya sebagai kesatuan utuh antara pikiran, perasaan, ucapan, dan tindakan yang berpijak pada suara hati nurani. Bagi Muhibuddin, nilai inilah yang menentukan kualitas sejati seorang aparatur.
“Integritas adalah kompas moral dalam setiap pengambilan keputusan. Tanpa integritas, jabatan dan kewenangan akan kehilangan makna,” tegasnya, memberi penekanan serius pada dimensi moral di balik kekuasaan administratif.
Pernyataan tersebut seakan menjadi pengingat keras bahwa kekuatan institusi tidak hanya diukur dari regulasi dan struktur, tetapi juga dari karakter individu yang menjalankannya. Dalam konteks lembaga perpajakan yang memegang peran vital bagi penerimaan negara, pesan ini dinilai relevan untuk memperkuat budaya kerja yang bersih dan akuntabel.
Rakorda ini sendiri menjadi wadah strategis mempererat sinergi lintas instansi antara aparat penegak hukum dan otoritas perpajakan. Kolaborasi tersebut dipandang penting untuk membangun tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, serta bebas dari praktik yang mencederai kepercayaan publik.
Momentum pertemuan regional ini akhirnya tidak hanya menjadi ajang koordinasi teknis, tetapi juga ruang refleksi moral birokrasi. Lewat penekanan Muhibuddin, integritas kembali diteguhkan sebagai fondasi utama dalam menjaga kehormatan institusi dan pelayanan kepada negara.
EYS
