PADANG — Aula Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Muaro Padang, Kamis (23/4/2026), menjadi panggung penting bagi berlangsungnya serah terima jabatan (sertijab) Kepala Lapas dalam suasana khidmat dan penuh makna. Momentum ini tak sekadar seremoni pergantian pucuk pimpinan, tetapi juga menegaskan kuatnya kolaborasi lintas sektor dalam mendukung sistem pemasyarakatan yang semakin profesional dan humanis.
Sejak pagi, satu per satu tamu undangan dari berbagai unsur mulai memadati lokasi kegiatan. Kehadiran mereka bukan sekadar formalitas, melainkan simbol dukungan nyata terhadap peran strategis Lapas dalam sistem hukum dan pelayanan publik di Kota Padang.
Barisan pejabat dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Barat tampak hadir bersama unsur Pemerintah Kota Padang dan legislatif dari DPRD Kota Padang. Kehadiran ini menunjukkan bahwa keberadaan Lapas tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian penting dalam struktur pemerintahan daerah.
Sinergi semakin terlihat dengan hadirnya unsur aparat penegak hukum seperti Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat, Kepolisian Resor Kota Padang, serta Komando Distrik Militer 0312 Padang. Kolaborasi ini menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas keamanan sekaligus mendukung pembinaan warga binaan.
Dari unsur peradilan, kehadiran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang, Kejaksaan Negeri Padang, hingga Pengadilan Negeri Padang mempertegas pentingnya integrasi dalam sistem peradilan terpadu. Lapas sebagai hilir dari proses hukum membutuhkan koordinasi erat dengan seluruh elemen tersebut.
Tak hanya itu, dukungan dari sektor pertahanan dan teknis seperti Lantamal II Padang turut memberi warna tersendiri dalam acara tersebut. Hal ini memperlihatkan bahwa pemasyarakatan memiliki keterkaitan luas dengan berbagai sektor strategis.
Di sisi lain, instansi pelayanan publik seperti Dinas Penanaman Modal dan PTSP Sumatera Barat, Dinas Koperasi dan UMKM, hingga Dinas Dukcapil Kota Padang turut ambil bagian. Keterlibatan mereka menjadi kunci dalam mendorong program pembinaan berbasis pemberdayaan, terutama dalam mempersiapkan warga binaan kembali ke masyarakat.
Kehadiran Kementerian Agama, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, serta jajaran Sekretariat Daerah Kota Padang semakin memperkaya kolaborasi lintas sektor. Semua pihak tampak memiliki satu tujuan yang sama: memperkuat sistem pemasyarakatan yang lebih inklusif dan berorientasi pada pembinaan.
Menariknya, acara ini juga dihadiri oleh sektor perbankan dan swasta, di antaranya Bank BRI Padang dan Bank Nagari Cabang Utama Padang, serta sejumlah yayasan dan lembaga sosial seperti Yayasan Dar El Iman. Kehadiran mereka menjadi indikator bahwa dunia usaha dan masyarakat sipil turut berperan dalam proses reintegrasi sosial warga binaan.
Organisasi kemasyarakatan seperti Kwarcab 09 Kota Padang, Persatuan Wanita Kristen Indonesia Sumatera Barat, hingga PKBM Gempita juga ikut ambil bagian. Keterlibatan ini menunjukkan bahwa pembinaan warga binaan tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga seluruh elemen masyarakat.
Prosesi sertijab berlangsung tertib dengan penandatanganan berita acara sebagai simbol resmi peralihan tanggung jawab. Momen tersebut menjadi titik awal bagi pimpinan baru untuk melanjutkan estafet kepemimpinan dengan energi dan gagasan baru.
Dalam sambutannya, pejabat baru menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat inovasi pembinaan, serta menjaga sinergi lintas instansi yang telah terbangun. Ia menekankan bahwa tantangan pemasyarakatan ke depan membutuhkan kerja bersama, bukan kerja sendiri.
Sertijab ini sekaligus menjadi refleksi bahwa kekuatan utama Lapas Kelas IIA Padang terletak pada kolaborasi. Dengan dukungan penuh dari berbagai pihak, harapan untuk mewujudkan lembaga pemasyarakatan yang profesional, transparan, dan humanis kian terbuka lebar.
EYS
