PADANG — Komitmen menjaga integritas dan kelancaran pembangunan kembali ditegaskan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Pada Selasa, 7 April 2026, bertempat di Aula Lantai 5 Kejati Sumbar, dilaksanakan penandatanganan Pakta Integritas antara Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dengan Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat terkait Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) terhadap lima kegiatan tahun 2026.
Penandatanganan dilakukan langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Muhibuddin, S.H., M.H., bersama Kepala BPJN Sumatera Barat, Elsa Putra Friandi, S.T., M.Sc., M.Eng. Kegiatan tersebut turut dihadiri Asisten Intelijen Kejati Sumbar, Dr. Efendri Eka Saputra, S.H., M.H., beserta tim PPS, para Kepala Satuan Kerja BPJN Sumbar, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta jajaran terkait lainnya.
Momentum ini menjadi penegasan kuat bahwa seluruh pihak berkomitmen menjunjung tinggi nilai integritas, profesionalisme, transparansi, dan tanggung jawab dalam mendukung pelaksanaan pembangunan strategis di Sumatera Barat. Harapannya, seluruh proyek yang dijalankan dapat terlaksana secara tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran.
Dalam perannya, Kejaksaan melalui program Pengamanan Pembangunan Strategis tidak hanya hadir sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam mengawal jalannya proyek. Fokus utama pengamanan diarahkan pada upaya mitigasi berbagai potensi Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT) yang berpotensi menghambat bahkan menggagalkan proyek strategis nasional.
Langkah pengamanan tersebut dilakukan secara menyeluruh, mencakup pengamanan personel, materiil, hingga aset proyek. Selain itu, Kejaksaan juga berperan aktif dalam membantu penyelesaian hambatan birokrasi yang kerap menjadi kendala dalam percepatan pembangunan.
Usai penandatanganan, kegiatan dilanjutkan dengan rapat entry meeting yang dipimpin oleh Asisten Intelijen Kejati Sumbar. Rapat ini menjadi forum strategis untuk menyamakan persepsi serta merumuskan langkah konkret dalam pengamanan pelaksanaan proyek, agar tetap berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Melalui sinergi ini, Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat bersama BPJN Sumbar menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh proses pembangunan berlangsung secara transparan, akuntabel, dan bebas dari potensi penyimpangan, demi mendorong percepatan pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung bagi masyarakat.
EYS
