Padang — Semangat demokrasi yang sehat kembali terlihat di Sumatera Barat ketika Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat, Brigjen Pol Solihin, membuka ruang dialog langsung dengan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kota Padang. Pertemuan yang berlangsung di depan Mapolda Sumbar pada Rabu (4/3/2026) sore itu menjadi contoh penyampaian aspirasi yang berlangsung secara santun, terbuka, dan tetap menjaga ketertiban.
Dalam suasana yang kondusif, para mahasiswa menyampaikan berbagai pandangan dan aspirasi mereka kepada pihak kepolisian, termasuk terkait tuntutan reformasi di tubuh Polri. Wakapolda Sumbar menerima aspirasi tersebut dengan sikap terbuka, mendengarkan secara langsung setiap masukan yang disampaikan.
Di lokasi kegiatan, sejumlah personel kepolisian turut berjaga guna memastikan jalannya penyampaian aspirasi tetap berlangsung aman dan tertib. Kehadiran aparat tidak hanya bertujuan menjaga keamanan, tetapi juga memberikan jaminan bahwa ruang demokrasi tetap berjalan dengan baik.
Dialog tersebut mencerminkan bahwa kebebasan berpendapat sebagai bagian dari sistem demokrasi dapat dilaksanakan secara damai dan beradab. Penyampaian aspirasi melalui komunikasi langsung dinilai menjadi salah satu cara efektif untuk membangun pemahaman bersama antara masyarakat dan institusi negara.
Di Ranah Minang, nilai-nilai demokrasi yang sehat juga sejalan dengan falsafah masyarakat Minangkabau Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Falsafah tersebut menempatkan adat istiadat serta norma agama sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam menyikapi perbedaan pandangan.
Nilai-nilai tersebut mengajarkan bahwa setiap aspirasi hendaknya disampaikan melalui cara yang santun, mengedepankan etika, serta menjunjung tinggi sikap saling menghormati. Dengan demikian, perbedaan pendapat tidak menjadi sumber konflik, melainkan ruang untuk memperkuat persatuan.
Kabid Humas Polda Sumatera Barat, Kombes Pol Susmelawati Rosya, menegaskan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang dijamin oleh undang-undang. Namun, pelaksanaannya tetap harus disertai tanggung jawab.
Menurutnya, Polda Sumbar menghormati setiap bentuk aspirasi masyarakat yang disampaikan secara tertib dan damai. Ia juga mengingatkan bahwa dalam menyampaikan pendapat di ruang publik, masyarakat diharapkan tetap mengedepankan sikap santun serta menghormati hak orang lain.
“Polda Sumbar menghormati hak setiap warga negara untuk menyampaikan aspirasi di muka umum. Namun dalam pelaksanaannya, masyarakat diharapkan tetap mengedepankan sikap santun, tertib, dan menghormati hak orang lain, sehingga penyampaian aspirasi dapat berjalan dengan aman dan bermartabat,” ujarnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa kearifan lokal masyarakat Sumatera Barat menjadi fondasi penting dalam menjaga harmoni sosial di tengah dinamika kehidupan demokrasi. Falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah mengajarkan pentingnya adab serta etika dalam menyampaikan pandangan.
Perbedaan pandangan, kata dia, merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Namun perbedaan tersebut harus disampaikan melalui cara yang dialogis, bijaksana, dan tidak menimbulkan konflik di tengah masyarakat.
Melalui pendekatan dialogis dan humanis yang ditunjukkan dalam pertemuan tersebut, diharapkan ruang demokrasi di Sumatera Barat dapat terus berkembang secara sehat dan bermartabat. Aspirasi masyarakat tetap dapat tersalurkan dengan baik tanpa mengabaikan stabilitas keamanan dan ketertiban.
Dengan semangat kebersamaan, nilai persatuan, serta kearifan lokal yang kuat, masyarakat Sumatera Barat diharapkan mampu terus menjaga tradisi dialog yang beradab sebagai bagian dari jati diri masyarakat Minangkabau.
EYS
